Idrus Marham: Kalau Faktanya Enggak Ada, Harusnya Tuntut Saya Bebas JOURNALNEWS

by

Idrus Marham, menunjukkan surat pengunduran diri sebagai Menteri sosial. (ist)

JAKARTA – Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham tetap mengelak bersalah. Ia membantah terlibat dalam suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Sedianya Idrus diagendakan mendengarkan pembacaan vonis terhadap dirinya terkait kasus tersebut, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (16/4/2019). Namun, sidang pembacaan vonis ditunda hingga Selasa pekan depan lantaran hakim ingin mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Ketua Majelis Hakim, Yanto menegaskan, sidang pembacaan putusan terhadap Idrus Marham ditunda menjadi Selasa (23/4/2019). Ia merasa persidangan tidak bisa dilaksanakan hari ini karena dua hakim anggota harus berangkat sore ini ke kampung halamannya masing-masing alias mudik untuk melaksanakan pencoblosan besok.

“Sedianya hari ini putusan. Lebih kurang kami bacakan jam 16.00, ternyata besok pemilu dan dua anggota saya sudah beli tiket jam 16.00 WIB, sehingga tidak sempat,” kata Yanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (16/4/2019).

(Baca: Vonis Idrus Marham Ditunda, Hakim Ingin Mudik untuk Nyoblos)

Terlepas dari penundaan itu, Idrus selepas sidang menegaskan, seharusnya jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntutnya tidak bersalah atau membebaskannya dari seluruh dakwaan dan tuntutan. Sebab, menurutnya, selama persidangan tidak ada saksi yang membuktikan jika dirinya menerima uang suap.

“Bahkan lebih dari itu, saya sebenarnya minta JPU harus berdasarkan fakta, harus berani buat terobosan, kalau faktanya enggak ada, ya tuntut saya bebas,” ujarnya.

Sebelumnya, Idrus dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dakwaan menerima suap dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu  juga dituntut membayar denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan. Tuntutan itu dibacakan oleh Jaksa KPK Lie Putra Setiawan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

(Baca: Mantan Mensos Idrus Marham Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp300 Juta)

Dalam tuntutannya, Jaksa mengatakan Idrus diyakini bersalah menerima suap Rp2,250 miliar dari pengusaha pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited itu. “Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Idrus Marham terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata jaksa.

Idrus didakwa bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih menerima suap untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

(Baca: Dituntut 5 Tahun Penjara, Hak Politik Idrus Marham Tak Disinggung Jaksa KPK)

Eni Saragih sendiri telah divonis bersalah oleh majelis hakim. Ia dihukum 6 tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan. Sementara Kotjo telah divonis 2 tahun 8 bulan penjara dan denda sebesar Rp150 juta oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. (*/ys)

Sumber : Postkotanews