Lifestyle

Kejaksaan Banding Atas Vonis Mantan Dirut Pertamina, Ini Empat Alasannya JOURNALNEWS

Written by diana

Mantan Dirut Pertamina Karen Galaila Agustiawan (rihadin)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan banding atas vonis delapan tahun penjara terhadap mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaa Agung Mukri Rabu (12/6/2019). “Atas putusan tersebut jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan banding,” katanya.

Menurutnya ada empat alasan JPU harus mengajukan banding. Pertama, karena terdakwa Karen juga menyatakan banding dalam menanggapi putusan itu. Kedua, hukuman yang dijatuhkan majelis hakim jauh lebih ringan daripada tuntutan JPU yang menuntut 15 tahun penjara.

Ketiga, majelis hakim tidak membebankan kepada terdakwa membayar uang pengganti sebagaimana yang dituntut JPU sebesar Rp284 miliar lebih.

Dan keempat, terkait dengan penerapan delik perbuatannya dimana berdasarkan fakta-fakta, JPU menuntut pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Namun majelis hakim justru menghukum terdakwa dengan penerapan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 Tipikor.

Loading...

“Dengan alasan itulah JPU mengajukan banding, sehingga tidak menjadi masalah saat kemungkinan nantinya mengajukan kasasi,” ujarnya.

Pengadilan Tipikor Jakarta yang diketuai Emilia Djaja Subagya, memvonis 8 tahun penjara serta membayar uang denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Dalam pertimbangannya, perbuatan Karen tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa.

Karen dinyatakan terbukti mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya dalam Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009. Perbuatan Karen telah merugikan negara Rp 568 miliar.

Karen terbukti melanggar Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Adji)

Sumber : Postkotanews

Loading...

About the author

diana