Lifestyle

Vonis Idrus Marham Ditunda, Hakim Ingin Mudik untuk Nyoblos JOURNALNEWS

Written by diana

Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham. (dok/rihadin)

JAKARTA – Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, mau tidak mau harus bersabar menantikan putusan majelis hakim terkait kasus suap yang menjeratnya. Pasalnya, sidang vonis yang sedianya diadakan hari ini, ditunda hingga Selasa pekan depan lantaran hakim ingin mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“Sidang perkara Idrus Marham dinyatakan ditunda,” kata Ketua Majelis Hakim, Yanto di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Yanto menegaskan, sidang pembacaan putusan terhadap Idrus Marham ditunda menjadi Selasa (23/4/2019). Ia merasa persidangan tidak bisa dilaksanakan hari ini karena dua hakim anggota harus berangkat sore ini ke kampung halamannya masing-masing alias mudik untuk melaksanakan pencoblosan besok.

“Sedianya hari ini putusan. Lebih kurang kami bacakan jam 16.00, ternyata besok pemilu dan dua anggota saya sudah beli tiket jam 16.00 WIB, sehingga tidak sempat,” imbuh Yanto.

Menanggapi ini, terdakwa Idrus yang sudah hadir di persidangan mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan sebelumnya. Meski begitu ia tetap menghormati keputusan majelis hakim.

“Ya, itu kan kewenangan majelis hakim. Tapi kalau saya tahu saya enggak akan datang,” timpal Idrus selepas sidang.

Loading...

Sebelumnya, Idrus dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dakwaan menerima suap dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu  juga dituntut membayar denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan. Tuntutan itu dibacakan oleh Jaksa KPK Lie Putra Setiawan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

(Baca: Nasib Idrus Marham Ditentukan Hakim Tipikor Hari Ini)

Dalam tuntutannya, Jaksa mengatakan Idrus diyakini bersalah menerima suap Rp2,250 miliar dari pengusaha pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited itu. “Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Idrus Marham terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata jaksa.

Idrus didakwa bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih menerima suap untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Eni Saragih sendiri telah divonis bersalah oleh majelis hakim. Ia dihukum 6 tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan. Sementara Kotjo telah divonis 2 tahun 8 bulan penjara dan denda sebesar Rp150 juta oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. (*/ys)

Sumber : Postkotanews

Loading...

About the author

diana